Selasa, 23 Mei 2017

K.H. Abdul Fatah Hasan, Ulama Banten yang Berjasa Membangun Semangat Keberagaman dan Toleransi


KH. ABDUL FATAH HASAN namanya, ulama dan pejuang kemerdekaan asal Banten yang memiliki kontribusi sangat besar dalam membangun semangat keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau pulalah yang mengusulkan agar  "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing", sebagaimana kini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Usulan tersebut disampaikan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Jakarta, yang kemudian disepakati bersama oleh seluruh peserta sidang. Beliau adalah anggota Dokuritzoo Zyombi Tyosakai atau disebut juga BPUPKI yang bertugas menyusun Undang-Undang dasar 1945, mewakili daerah Banten. Di dalam kepanitiaan itu beliau duduk dalam Komisi Ekonomi dan Keuangan dan selaku anggota tambahan di bawah pimpinan Drs. Mohammad Hatta.
Di samping itu, beliau juga duduk di dalam Panitia Penyusunan Rumusan Bidang Kemerdekaan dan Pertahanan Hukum. Di antara pendapat-pendapatnya dapat kita lihat dalam Notulen naskah UUD 1945 oleh Prof. Mr. Mohammad Yamin Jilid I dan II dan dalam buku risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei- 19 Agustus 1945 yang dicetak ulang Sekretariat Negara awal tahun 1992. Pada rapat pleno anggota BPUPKI, beliau menyoroti Pasal 28 Ayat kedua Bab ke-X UUD 1945. Berikut kisah sidang BPUPKI dan PPKI itu:
Rapat dimulai pukul 22.20 WIB. Pimpinan Rapat Dr. Radjiman
"Tuan-tuan sidang saya lanjutkan, sekarang saya minta Tuan Suwandi untuk berbicara".
(anggota Suwandi : mengundurkan diri sebab hendak berbicara hak rakyat, tetapi sudah diselesaikan). Kemudian Radjiman melanjutkan, "Tuan Abdul Fatah Hasan saya minta maju naik mimbar".
Abdul Fatah Hasan: "Paduka Tuan Ketua, sidang yang mulia, lebih dulu saya minta maaf kepada tuan-tuan, kalau kiranya pembicaraan saya mengulangi apa yang sudah terjadi dalam rapat kemarin atau tadi. Tetapi sebetulnya saya hanya akan minta dengan hormat perhatian panitia kecil yang telah merancang Anggaran Dasar Undang-Undang, terutama yang mengenai Bab 10 Pasal 28 Ayat 2. Saya takut, kalau ayat ke-2 itu menyinggung perasaan kaum muslimin, walaupun saya yakin bahwa maksud dari panitia kecil sekali-kali tidak seperti yang akan saya gambarkan. Tetapi kalau-kalau juga timbul perasaan pada kaum muslimin bahwa ayat ke 2 itu mengandung sedikit sugesti halus, yang menimbulkan perkiraan bahwa Republik Indonesia, salah satu kaum muslimin meninggalkan agamanya dan kembali kepada agama yang lain. Oleh sebab itu saya minta supaya perkataan "Untuk" yang pertama dalam ayat ke- 2 itu digantikan dengan perkataan "Yang", dan perkataan "Dan" di situ, itu dibuang sama sekali, jadi bunyinya teks itu begini: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing".
Anggota Prof Supomo angkat bicara: "Paduka Tuan, berhubungan dengan apa yang diuraikan oleh Tuan Abdul Fatah Hasan bahwa barangkali ada salah paham dalam kalangan kaum muslimin tentang ayat ke-2, karena barangkali disangka mengandung sugesti halus untuk meninggalkan agamanya. Panitia tidak sama sekali mempunyai maksud yang seperti itu. Maksud panitia ialah sebagai yang ditulis dalam ayat 2, dan tadi saya terangkan juga bahwa para bangsa Indonesia yang memeluk agama lain tidak usah khawatir tentang kemerdekaan memeluk agama itu dan menjalankan ibadatnya; begitulah memang yang dimaksud oleh panitia oleh karena panitia sama sekali menolak adanya gewetensdwang, ialah paksaan kebathinan terhadap agama itu. Akan tetapi di sini, supaya lebih terang, diusahakan oleh Tuan Abdul Fatah Hasan supaya maksud itu terang dan tidak menimbulkan salah faham, ialah supaya diganti dengan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang memeluk agama lain untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing." Jikalau memang dengan berubahnya teks itu maksud panitia akan lebih terang dan tidak akan melahirkan salah faham, maka panitia tidak keberatan.
Anggota Sanusi : "Mufakat diganti menurut usul Tuan Fatah. Tentulah digambarkan begitu terhadap agama Islam. Dengan agama Islam dalam artikel 2 ini, menurut perasaan Islam, memang diartikan tiap-tiap penduduk, jadi meliputi orang Islam. Oleh karena itu saya setuju dengan usul itu. Saya juga berniat akan mengajukan usul begitu tetapi sekarang saya coret pidato saya"
Anggota Latuharhary: "Kalau kita menerima usul anggota Tuan Abdul Fatah, maka ayat itu dibaca demikian "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk yang untuk memeluk agama lain" lalu artinya menjadi hilang. Sebab maksud panitia, yaitu menghormati agama. Jadi kalau diganti dengan "Untuk yang memeluk" artinya berlainan; oleh sebab itu saya ada keberatan. Saya minta supaya ayat bunyinya tetap seperti yang diajukan oleh panitia kecil itu."
Anggota Dahler: "Tuan Ketua yang terhormat, barangkali dapat saya menerangkan kesulitan yang dikemukakan oleh Saudara Abdul Fatah ini. Kalau perkataan di alinea 2 diubah begini: ‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing" jadi menurut pikiran saya sugesti yang terasa oleh anggota Fatah dan disetujui oleh anggota Sanusi, juga merasa hilang sama sekali jadi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan akan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing."
Anggota Wonsonegoro: "Padaku tuan ketua, ayat itu sesungguhnya bersumber juga atas pembicaraan panitia, dan seolah-olah mengandung maksud lain dari pada terhadap si pemeluk yang bukan Islam. Dalam pembicaraan dalam panitia kecil, maka sebelum itu, diusulkan adanya ayat ke-3, tetapi hasil pembicaraan panitia kecil ialah bahwa ayat ke-3 dihapuskan sehingga maksudnya lalu termaktub dalam ayat 2 itu. Dari itu, meskipun maksud kalimat sesuai dengan maksud para anggota pembicara malam ini, akan tetapi ada arti lain; dan di samping maksud terhadap pemeluk agama dalam arti kata kepercayaan, oleh para anggota dirasakan, bahwa dengan usul ini lenyap segala sesuatu yang barangkali, oleh sebab ayat I, akan mengandung bahaya penggantian agama lagi untuk memeluk agama lain yang akan menjalankan syariat-syariat agama.
Meskipun pendapat itu hanya disetujui atau diakui oleh sementara anggota saja, tetapi semata-mata untuk meningkatkan pembicaraan, maka disetujui pula ayat 3 dihapuskan dan diadakan ayat 2 yang disajikan malam ini. Dari itu perlu kami tegaskan dengan pernyataan, bahwa itu semata-mata sebagai kompromis yang saya setujui."
Anggota Hatta: "Paduka Tuan Ketua! Saya kira bahwa yang diusulkan oleh Tuan Dahler baiklah diterima, oleh karena dalam teks itu tersebut segala agama. Jadi yang bisa menimbulkan perasaan kurang senang bagi ini itu baik diganti dengan "agamanya masing-masing" sehingga mengenai segala agama.
Angota Supomo: "Saya juga mufakat dengan usul Tuan Dahler yang terang sekali tidak akan menimbulkan salah paham. Jadi begitu ayat ke-2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing".
(Semua Sepakat).
Anggota Abdul Fatah Hasan: "Sebetulnya saya juga mufakat dengan apa yang diusulkan oleh anggota yang terhormat Tuan Dahler dan saya terima yang ada dalam pergantiannya".
Ketua Rajiman: "Jadi kita terima pergantian perkataan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing".

Siapakah K.H. Abdul Fatah Hasan?
Beliau dilahirkan di Kampung Beji, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Serang, pada tahun 1912 M. Putra dari H. Hasan Adam (seorang pengusaha yang berhasil) dari perkawinannya dengan Hj. Zainab. Haji Hasan Adam mempunyai empat orang anak, yaitu: K.H. Abdul Fatah Hasan, Prof. K.H. Syadeli Hasan, K. Abdul Kohar Hasan dan Hadijah binti Hasan Adam.
K.H. Abdul Fatah Hasan belajar pada Perguruan Islam Al-Khairiyah Citangkil, Cilegon, pada tahun 1933. Setelah tamat dari Al-Khairiyah, beliau melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Islam Al-Azhar, Kairo, Mesir dari tahun 1933- 1939 dan berhasil mendapatkan ijazah alimiyah/ahliyah (Sarjana Hukum). Namun di Kairo waktu itu gelar tidak digunakan kecuali profesor dan doktor. Sebelum berangkat menuntut ilmu ke Mesir, K.H. Abdul Fatah Hasan sempat menjabat Komisaris Organisasi Nahdatus Syubanul Mu’min di Banten pada tahun 1931-1933.
Sejak di Kairo beliau berkecimpung dalam pergerakan politik di Perhimpunan Indonesia Raya yang ketika itu berpusat di Leiden, Belanda, di bawah pimpinan Drs. Mohammad Hatta dan kawan-kawan.
Kawan-kawan beliau semasa mahasiswa di Kairo di antaranya Prof. K.H. Abdul Kahar Mudzakir (penandatangan Piagam Jakarta), K.H. Sulaiman Rasyid (pengarang Fiqh terkenal di Indonesia), Prof. Dr. Tohir Abdul Muin, Prof. Dr. Rasyid, dan adik beliau Prof. K.H. Syadeli Hasan.
Abdul Fatah muda dikenal salah seorang pejuang dalam menentang penjajah Belanda, sehingga ia pernah diamat-amati oleh kaki tangan Belanda yang sengaja dikirim dari Batavia (Jakarta) khusus untuk menyelidiki pemuda-pemuda/mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang aktif dalam pergerakan Perhimpunan Indonesia Raya di Kairo. Namun demikian ia tetap melakukan aktivitas politik dan komunikasi politik melalui media massa yang ada, baik siaran radio, buletin-buletin, warta harian Ichwanul Muslim, dan lain-lain.
Pada tahun 1939 beliau pulang dari Kairo bersama adiknya, Prof. K.H. Syadeli Hasan lantaran orang tuanya, H. Hasan Adam, sudah tidak mampu lagi membiayai kedua putranya yang semula akan melanjutkan pendidikan ke Sorbrone University, Perancis, atas anjuran pimpinan Al-Azhar University. Setelah berada di Indonesia ia menikah dengan Nyi Supiah, kemenakan dari Brigjen Anumerta K.H. Syam’un. Bersama istrinya, beliau mengabdikan diri pada Perguruan Islam Al-Khairiyah dan aktif kembali pada pergerakan politik sehingga pada tahun 1940-1942 menjabat Regent Sharpraad Serang (Dewan Kabupaten) dan RR Chandershap.
Selanjutnya tahun 1942-1945 diangkat menjadi anggota Shosangikai (Badan Keresidenan Banten) yang waktu itu beranggotakan H. Amin Jasuta, Samaun Bakri, K.H. Fatoni, Sutalaksana, Dr. Eri Sudewo, dan lain-lain.  Di samping itu ia menjabat sebagai anggota Shosangilin yang kemudian mewakili daerah Banten diangkat sebagai anggota Dokuritzoo Zyombi Tyosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia [BPUPKI] di Batavia, Jakarta) yang menyusun Undang-undang Dasar 1945.
Selain sebagai anggota BPUPKI, beliau juga menjabat anggota KNIP (sekarang DPR RI) dari tahun 1945-1948. Dalam aktivitasnya, beliau memimpin para pejuang daerah Banten untuk mengusir pendudukan kembali Belanda di Banten dan bergerilya bersama pemimpin RI sejak 12 Desember 1948-Juli 1949.
Menjadi KNIP, kepercayaan publik makin kentara kepada KH Abdul Fatah Hasan. Lantaran itu, beliau merangkap menjadi pejabat wakil bupati (pada waktu itu ada jabatan wakil bupati di samping sekretaris bupati). Sedangkan bupatinya adalah Kolonel K.H. Syam’un dan Residennya adalah K.H. A. Chatib dan Wakil Residennya adalah Samaun Bakri. Karena pada waktu itu masih kesulitan menata pemerintahan yang baru saja merdeka, apalagi masih sulitnya hubungan dengan Jakarta, maka Banten mempunyai inisiatif mengeluarkan/mencetak uang Oridab (Oeang Repoeblik Indonesia Daerah Banten) yang dicetak di Banten, sehingga kehidupan ekonomi daerah Banten dapat sedikit demi sedikit teratasi. Dirumuskannya pembuatan uang tersebut bersama pemimpin-pemimpin daerah Banten seperti Residen Banten K.H. A. Chatib, Kolonel K.H. Syam’un, Samaun Bakri, K.H. Abdul Fatah Hasan, Sutalaksana, H. Amin Jasuta, dan lain-lain.
Meski Indonesia sudah merdeka, namun Belanda tetap melancarkan agresi ke-2. Selama masa itu (1947 –1949), K.H. Abdul Fatah bergerilya bersama-sama pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya. Di kala itu beliau menjabat Acting Bupati Kabupaten Serang, karena Bupati Kolonel K.H. Syam’un harus kembali ke kesatuannya untuk menghadapi Belanda selaku Panglima Divisi 1.000 (Cikal bakal divisi Siliwangi).
Keadaan Kota Serang lengang, kesemuanya lebih dulu mengungsi ke pinggiran Kota Serang, kecuali Kolonel K.H. Syam’un, K.H. Abdul Fatah Hasan, K.H. Syadeli Hasan, K.H. Kurtubi Zanah (dari Tentara Pelajar), Mayor Sufri (TNI), dan staf pribadi Kolonel K.H. Syam,’un, yang kesemuanya masih tinggal di dalam gedung Kabupaten Serang, untuk menyelesaikan realisasi hasil rapat guna mengadakan perlawanan terhadap kembalinya Belanda. Ketika gencarnya dentuman senapan menghujani Kota Serang, waktu itu salah seorang anggota TNI dan istri Kepala Kantor Pos Ny. Tisna tertembak di dalam gedung Kabupaten Serang hingga meninggal dunia. Kol. K.H. Syam’un memerintahkan untuk segera meninggalkan gedung kabupaten guna menyelamatkan dokumen pemerintah dan supaya menggabungkan diri dengan markas perjuangan daerah satu Sayar. Kol. K.H. Syam’un sendiri yang menjaga jenazah prajurit TNI tersebut hingga malam hari Jum’at.
K.H. Abdul Fatah Hasan, K.H. M. Syadeli Hasan bersama-sama Qurtubi Zannah, Mayor Sufri, Lukman dari Tentara Pelajar keluar meninggalkan kepungan tentara Belanda dari gedung kabupaten jam 17.00 menuju markas gabungan perjuangan daerah tanggal 21 Desember 1947.
Kolonel K.H. Syam’un ditawan Belanda untuk semalam dan lolos dari tawanan setelah menguburkan jenazah prajurit TNI dan Ny. Tisna yang tertembak pada waktu itu. K.H. Abdul Fatah Hasan dengan rombongan menggabungkan diri dengan staf markas perjuangan gabungan I di bawah pimpinan Kapten Bratamanggala sambil menunggu Kolonel K,H. Syam’un dengan rombongannya, guna membina kekuatan yang akan diarahkan untuk mengadakan perlawanan terhadap Belanda yang ingin menjajah kembali. Esok harinya K.H. Abdul Fatah Hasan, bersama-sama yang lainnya menuju ke barat menuju Cacaban, Kamasan, Cinangka melalui jalan Ciomas, di kala itu berpisah dengan K.H. Fatoni, yang diperintahkan oleh K.H. Syam’un untuk membina masyarakat di daerah Pandeglang dan sekitarnya. Sedangkan yang lain berangkat menuju tugasnya masing-masing yang telah ditentukan.
Kolonel K.H. Syam’un, K.H. Abdul Fatah Hasan dan Rombongan menuju Cacaban, Kamasan, Cinangka. Beberapa hari berselang K.H. Abdul Fatah Hasan, Prof. K.H. Syadeli Hasan berpindah menuju daerah Gunung Batur, Gunung Gede, Pulo Merak, guna membina masyarakat Pulo Merak dan sekitarnya.
Akhirnya sampai pada bulan Juli 1949 di kala kesunyian tiba, daerah Gunung Batur, Gunung Gede, Pulo Merak, dikepung tentara Belanda. Beberapa orang pimpinan republik dari Banten tertangkap Belanda, termasuk K.H. Abdul Fatah Hasan, K.H. Syadeli Hasan, K. Muhyidin, Abdul Kohar Hasan, Kgs. MS Agustic, Abdul Latif, dan lain-lain. Sejak itu K.H. Abdul Fatah Hasan dipisahkan oleh Belanda dibawa ke Serang, sedangkan yang lainnya dibawa ke Cilegon. Sejak saat itu K.H. Abdul Fatah Hasan tidak diketahui keberadaannya.

Ulama yang Tak Diketahui Rimbanya
Setelah tentara Belanda kembali ke negerinya. Keluarga besar Hasan di antaranya Prof. K.H. Syadeli Hasan, K. Abdul Kohar Hasan dan kawan-kawannya mencari K.H. Abdul Fatah Hasan. Saat itu mendapat bantuan dari menteri dalam negeri, Menteri Luar Negeri Wahid Hasyim, dan Bapak Sumaryo (Jaksa Agung). Mereka memberikan fasilitas untuk mencari di setiap penjuru bekas tahanan Belanda di seluruh Indonesia, namun K.H. Abdul Fatah Hasan tidak ditemukan baik hidup maupun mati. Setelah itu K.H. Wahid Hasyim menanyakan kepada penguasa Belanda di Irian Barat (ketika itu masih dijajah) dan mendapat jawaban dari Gubernur Jenderal Belanda dengan perantaraan Dr. Graf (Pembantu Utama Bidang Politik Gubernur Jenderal Belanda). Dia mengatakan bahwa K.H. Abdul Fatah Hasan sudah dilepaskan satu minggu sebelum tentara Belanda meninggalkan Indonesia.
Kementerian Pertahanan Belanda juga memberikan jawaban bahwa K.H. Abdul Fatah Hasan sudah dilepaskan di Indonesia. Kesemuanya itu tidak memberikan jawaban yang jelas dan pasti. Pada pertengahan tahun 1950 dalam siaran Radio Transyordania dalam beritanya menyebutkan, ada salah seorang warga Negara Indonesia akan diadili oleh Pengadilan Negeri Belanda dan dimungkinkan K.H. Abdul Fatah Hasan, karena menyebut-nyebut bahwa yang bersangkutan alumni Al-Azhar Kairo. Beberapa hari berselang datang kawat dari Kementrian Luar Negeri RPA (sebelum Persatuan Arab Mesir) bahwa ada beberapa orang Indonesia dibunuh oleh Marinir Angkatan Laut Belanda di Laut Australia. Dimungkinkan di antaranya adalah K.H. Abdul Fatah Hasan, karena dihubungkan dengan jawaban Gubernur Jenderal Belanda dari Irian Barat bahwa satu minggu sebelum tentara Belanda meninggalkan Indonesia telah dibebaskan.

Tanda Penghargaan dan Penghormatan
1. DPRD Kabupaten Serang menetapkan K.H. Abdul Fatah Hasan menjadi nama jalan sejak Ciceri sampai dengan perempatan Warung Pojok Serang, sebagai tokoh dan pejuang daerah Serang.
2. Pada waktu peringatan pertama Hari Pancasila tahun 1964, diundang ke Departemen Luar Negeri, Jalan Pejambon Jakarta untuk menerima buku-buku dan penghargaan (disangkanya masih hidup). Acara dihadiri oleh ahli warisnya Drs. Rifki A.F. Hasan, Bc. Hk. Dan Drs. Sutomo A.F. Hasan, SM HK.
3. Sejak tahun 1952 Ny. Sufiyah (istri K.H. Abdul Fatah Hasan) mendapat pensiun selaku janda K.H. Abdul Fatah Hasan sebagai wakil bupati Serang.
4. Ny. Sufiyah mendapat tunjangan kehormatan anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI sebagai Pejabat Negara (tahun 1983 sampai dengan 1988).
5. K.H. Abdul Fatah Hasan pada tanggal 9 November 1992 dianugerahi Bintang Maha Putra oleh Presiden RI (Kepres RI No. 048/TK/1992, tanggal 12 Agustus 1992) di Istana Negara dan dinyatakan sebagai pahlawan nasional yang penyematannya diwakili oleh ahli warisnya Drs. H. Sutomo A.G. Hasan, S.M.Hk.

Sumber Bacaan :
Cuplikan Profil Salah Seorang Di Antara Pahlawan Pendiri RI, KH Abdul fatah Hasan. Disampaikan oleh Drs H Sutomo AF Hasan, 1992.
Majalah Perhimpunan Indonesia Raya, 1934
Buku harian Abdul Fatah Hasan 1943-1944
Riwayat hidup KH Abdul Fatah Hasan untuk Korem 064/MY Banten oleh Prof KH. Syadeli Hasan
Risalah sidang BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 1992

Artikel Terkait


EmoticonEmoticon